Menko PMK: Penyaluran Bansos Corona di Jawa Barat Sudah 80 Persen

Menko PMK: Penyaluran Bansos Corona di Jawa Barat Sudah 80 Persen

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengklaim penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Jawa Barat sudah 80 persen.

Hal itu ia ungkapkan saat melakukan pengecekan penyaluran Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan BST di Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalong Wetan, dan Desa Margalaksana, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

“Dari informasi yang saya dapatkan dari Pak Mensos. Di Jawa Barat sudah mencapai 80 persen bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Semula, Jawa Barat paling lambat. Sebelum lebaran baru 27 persen. Alhamdulillah sekarang sudah 80 persen. Karena memang medannya relatif sulit di sini,” kata Muhadjir dikutip dari rilis resmi Kemenko PMK, Sabtu (30/5/2020).

Diketahui, per 28 Mei 2020, proses penyaluran BST secara nasional sudah tersalur ke 6,8 juta KPM (75,9%), dan untuk di Jawa Barat sudah tersalur kepada 859.908 KPM (78,7%).

 ilustrasi

Muhadjir mendapatkan laporan bahwa pemerintah daerah telah mengupayakan agar data penerima bansos tak tumpang tindih.

Berdasarkan laporan dari Kepala Desa Margalaksana, Muhadjir mengatakan di desa tersebut telah tersalur secara merata bantuan pusat dan daerah ke masyarakat.

“Di sini 80 persen KK di desa ini mendapatkan bantuan sosial dari berbagai skema. Mulai dari Kemensos, Kemendesa, pak Gubernur dan kabupaten dan kota,” katanya.

Upaya penyaluran jaring pengaman sosial menurut dia adalah salah satu cara untuk memperbarui data masyarakat miskin yang layak menerima bantuan dari pemerintah. Seperti mereka yang sebelumnya tak terdata DTKS akan didata dan menjadi penerima bantuan reguler.

“Untuk mereka yang nanti ini termasuk di dalam DTKS baru jadi nanti ada warga yang nanti didata RT RW yang memang memenuhi syarat untuk dipermanenkan nanti akan dimasukkan ke DTKS dan akan mendapatkan bantuan reguler seterusnya. Jadi sampai dampak Covid-19 usai mereka akan tetap mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Sebaliknya, untuk mereka yang dianggap bisa memulihkan ekonomi pasca pandemi tidak akan dimasukan menjadi penerima bantuan lagi.

“Untuk mereka yang terdampak dan dianggap sudah bisa pulih ketika pemulihan ekonomi terjadi nanti mereka akan berhenti sampai bulan Desember,” pungkasnya.

(sal)

Sumber

Share