Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

download report

Transcript Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

PERMINTAAN, PENAWARAN DAN PERAMALAN TRANSPORTASI ESTIMASI PEHITUNGAN KEBUTUHAN TAKSI BANDUNG RAYA TAHUN 2013/2014 OUTLINE • • • • • • BAB I PENDAHULUAN BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB III METODE PENELITIAN BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN PENDAHULUAN • • • • • Latar Belakang Maksud dan Tujuan Peneletian Perumusan dan Batasan Masalah Hipotesa Jadwal dan Waktu Pelaksanaan TINJAUAN PUSTAKA • Dasar Hukum • Potret Taksi Bandung Raya (Peta & Tabel) • Rumus/Formula yang digunakan METODE PENELITIAN 1. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA : a. Pengumpulan Data b. Pengolahan Data c. Data Pendukung 2. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPLING 3. FLOWCHART ANALISIS DAN PEMBAHASAN • Analisis Perhitungan (Grafik/Diagram) • Pembahasan Perhitungan • Pertimbangan dan Pengambilan Keputusan KESIMPULAN DAN SARAN • Kesimpulan • Saran DAFTAR PUSTAKA TERIMA KASIH Sekian & Terima Kasih Evaluasi Kinerja Taksi Bandung Raya  Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  Jl. Sukabumi no.1 Bandung TAKSI JAWA BARAT Daftar Isi 1. Pendahuluan Perizinan Taksi; 2. Dasar Penyelenggaraan Izin Operasi Taksi ; 3. Metodelogi Pendekatan; 4. Izin Operasi Taksi Bandung Raya Kilas Balik Angkutan Taksi Provinsi Jawa Barat PENDAHULUAN ANGKUTAN TAKSI BANDUNG RAYA SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN & PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN SERTA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KENDARAAN BERMOTOR, MENUMBUHKAN ANIMO PENGGUNA KENDARAAN PRIBADI BERALIH MODA KEPADA KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DALAM HAL INI TAKSI YANG DIANGGAP MEMILIKI AKSESIBILITAS, EFEKTIVITAS, KECEPATAN & KENYAMANAN SEBAGAIMANA KENDARAAN PRIBADI. KONDISI INI MENJADI PEMACU OPERATOR ANGKUTAN TAKSI UNTUK MENYEDIAKAN KENDARAAN YANG DIPERUNTUKKAN MENGANGKUT PENUMPANG UMUM DIMANA PERTUMBUHANNYA SANGAT PESAT. Dasar Hukum Penyelenggaraan Angkutan Taksi 1. 2. 3. 4. 5. Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Angkutan Umum; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum. SK. Gubernur Jawa Barat No.551.23/SK.440PEREK/97 tentang penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat. UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN * Pasal 7 Ayat (1) : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat Ayat (2) huruf b : Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan * Pasal 9 huruf d : perizinan angkutan umum Lanjutan UU No. 22 Thn 2009 • a. b. c. d. Pasal 152 Ayat (3) :Wilayah Operasi dalam kawasan perkotaan dan jumlah maksimum kebutuhan taksi ditetapkan oleh : Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota; Bupati untuk taksi wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten; Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi KEPMENHUB NO : KM. 35 TAHUN 2003 T E N T A N G PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM • BAB II PERENCANAAN KEBUTUHAN ANGKUTAN • Pasal 2 Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi : a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan; b. penetapan wilayah operasi taksi; c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; d. komposisi pelayanan angkutan. Perda No.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan * Pasal 20 : Ayat (1) : Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Koperasi dan orang perorang Ayat (2) : Untuk melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib memiliki izin trayek atau izin operasi Ayat (3) : Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Dinas (Jenis permohonan, persyaratan, pengajuan, permohonan izin diatur lebih lanjut dalam Pergub No.47 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum) Pergub Jabar No. 47 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Bagian Keempat Penetapan Jaringan Trayek dan Wilayah Opersi Angkutan Taksi • (1) (2) a. b. c. (3) (4) Pasal 8 Penetapan Jaringan Trayek dan Wilayah Angkutan Taksi dilakukan atas dasar EVALUASI dengan mempertimbangkan pendapat dari daerah Kabupaten/Kota ; Penyusunan bahan Penetapan Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi angkutan taksi dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur unsur : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; Dinas/Badan/Lembaga Lainnya Penetapan Jaringan Trayek …… Penetapan Wilayah Operasi angkutan Taksi meliputi penetapan spesifikasi dan jumlah kendaraan yang diizinkan melayani lebih dari satu kota/kabupaten dalam wilayah provinsi Bagian Kedua Jenis Angkutan Tidak Dalam Trayek Pasal 16 Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dilakukan dengan a. Angkutan taksi; b. Angkutan sewa; c. Angkutan pariwisata; d. Angkutan khusus, yang berupa : 1. Angkutan karyawan; 2. Angkutan sekolah; 3. Angkutan antar jemput (sewa khusus); 4. Angkutan pemukiman; 5. Angkutan pemadu moda. Bagian Ketujuh Persyaratan Pengajuan Permohonan Informasi Persetujuan Pengusahaan Angkutan Pasal 48 (1) Pengajuan Permohonan Informasi Persetujuan Pengusahaan baru harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut : a. Surat Permohonan; b. Proposal Pengoperasian angkutan Taksi meliputi 1. aspek legal; 2. aspek teknis; 3. aspek finansial 4. aspek manajerial c. Akte pendirian perusahaan/koperasi d. NPWP (2) Pengajuan permohonan informasi persetujuan pengusahaan angkutan untuk penambahan kendaraan lagi bagi pengusaha lama harus dilengkapi pesyaratan sebagaimana ayai (1), kecuali huruf c dan d Metodelogi Pendekatan • Peta Wilayah Operasi Taksi • Koordinasi • Penetapan Jumlah Maksimum Taksi Jawa Barat • Evaluasi Kinerja Taksi Bandung Raya • Mekanisme Prosedur Perizinan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat WILAYAH OPERASI KOTA BANDUNG DAN BANDUNG RAYA KAB. BANDUNG BARAT KOTA CIMAHI KAB. BANDUNG WILAYAH OPERASI KOTA BANDUNG WILAYAH OPERASI BANDUNG RAYA KAB. SUMEDANG Penetapan Jumlah Maksimum Taksi Di Jawa Barat • SK. Gubernur Jawa Barat Nomor. 551.23/SK.440-PEREK/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat Domisili Wilayah Operasi Alokasi TH.1991/1995 (Unit) Penambahan TH.1996/2000 (Unit) Jumlah S.d. TH.2000 (Unit) 1. Kab. Bogor Kota Bogor, Tangerang, Bekasi, Kab. Tangerang, Bekasi, Bogor, Cianjur 1.800 1.500 3.300 2. Kab. Tangerang Kota Bogor, Tangerang, Bekasi, Kab. Tangerang, Bekasi, Bogor, Cianjur 700 1.000 1.700 3. Kota Tangerang Kota Bogor, Tangerang, Bekasi, Kab. Tangerang, Bekasi, Bogor, Cianjur 700 700 1.400 4. Kab. Bekasi Kota Bogor, Tangerang, Bekasi, Kab. Tangerang, Bekasi, Bogor, Cianjur 1.100 900 2.000 5. Kota Bekasi Kota Bogor, Tangerang, Bekasi, Kab. Tangerang, Bekasi, Bogor, Cianjur 0 900 900 4.300 5.000 9.300 JUMLAH KETERAN GAN Lanjutan Penetapan Jumlah Maksimum Taksi Di Jawa Barat • SK. Gubernur Jawa Barat Nomor. 551.23/SK.440-PEREK/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat Domisili Wilayah Operasi Alokasi TH.1991/1995 (Unit) Penambahan TH.1996/2000 (Unit) Jumlah S.d. TH.2000 (Unit) 1. Kotamadya Bogor Kab Bogor, Sukabumi,Cianjur, Kodya Bogor, Sukabumi 200 200 400 2. Kab. Bandung Kota Bandung–Kab.SubangSumedang-Garut-CianjurBandung 500 – 500 3. Kota Bandung Kab. Bandung–SubangSumedang-Garut-CianjurKota.Bandung 1.000 1.000 2.000 4. Kab. Cirebon Kodya Cirebon,Kab.Cirebon. Majalengka, Kuningan, Indramayu 100 100 200 5. Kodya Cirebon Kodya Cirebon,Kab.Cirebon. Majalengka, Kuningan, Indramayu 200 100 300 Kodya Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bogor – 200 200 Kab. Ciamis, Tasikmalaya – 100 100 2.000 1.700 3.700 6. Kodya Sukabumi 7. Kab.Ciamis JUMLAH KETERAN GAN Lanjutan Penetapan Jumlah Maksimum Taksi • Penetapan Jumlah Taksi di Bandung Raya Domisili Wilayah Operasi 1. Kab. Bandung Kota Bandung– Kab.SubangSumedang-GarutCianjur-Bandung 2. Kota Bandung Kab. Bandung– Subang-SumedangGarut-CianjurKota.Bandung Alokasi TH.1991/1995 (Unit) Penambahan TH.1996/2000 (Unit) Jumlah S.d. TH.2000 (Unit) 500 – 500 1.000 1.000 2.000 KETERAN GAN 1.503 sudah Direali sasikan Kota BDG un it EVALUASI KINERJA TAKSI BANDUNG RAYA KONDISI SAAT INI IZIN OPERASI TAKSI YANG TELAH DITERBITKAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT SAAT INI 2 PERUSAHAAN 110 UNIT ARMADA : – PT. CENTRIS BANDUNG RAYA LESTARI SEBANYAK 110 terdiri dari 30 unit akan diremajakan sejak tahun 2003 dan 39 unit (telah habis masa berlakunya) – PT. TARA MEGAH MULIATAMA SEBANYAK 41 UNIT (MASIH BERLAKU) (SUMBER DARI DISHUB PROVINSI JAWA BARAT) IZIN OPERASI TAKSI YANG TELAH DITERBITKAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG SAAT INI 8 PERUSAHAAN 1.178 UNIT ARMADA: – TAKSI GEMAH RIPAH 372 UNIT – TAKSI PRIMKOPAU 125 UNIT – TAKSI CENTRIS 41 UNIT – TAKSI CITRA 40 UNIT – TAKSI KOTA KEMBANG 200 – TAKSI BMT 100 UNIT – TAKSI BLUE BIRD 200 UNIT – TAKSI PUTRA 100 UNIT (SUMBER DARI BAHAN RAPAT BAKORSTRANS JALAN, 19-02-2009) Koordinasi • Pada Tanggal 5 Maret 2009 telah dilaksanakan rapat koordinasi “Round Table Discussion” tentang Evaluasi dan Penataan Angkutan Taksi di Bandung Raya, yang dihadiri oleh masingmasing unsur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Kabupaten Sumedang dan Kesimpulan Rapat 1. Angkutan taksi di Wilayah Bandung Raya meliputi wilayah operasi : Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat. Angkutan taksi yang berdomisili di salah satu Kabupaten/Kota tersebut, dapat beroperasi pada Kabupaten/Kota lainnya selama termasuk dalam wilayah operasi yang disepakati; 2. Jumlah alokasi angkutan taksi untuk wilayah Bandung Raya sesuai dengan Surat Kepala Daerah TK.I Jawa Barat Nomor 551.23/SK.440-Perek/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat sebanyak 2.500 unit, dengan pembagian untuk masing-masing wilayah sebagai berikut : a. Kota Bandung : 2.000 unit; b .Kabupaten Bandung: 500 unit. Lanjutan Kesimpulan 3. Mengingat penetapan alokasi sebagaimana tersebut dalam butir 2 belum terjadi pemekaran wilayah Kab.Bandung maka untuk sementara alokasi untuk Kab.Bandung dan Kab./Kota hasil pemekaran wilayahnya serta Kab.Sumedang diusulkan dibagi rata sehingga alokasinya masing-masing menjadi : – – – – Kab.Bandung : 125 unit; Kota Cimahi : 125 unit; Kab.Bandung Barat : 125 unit; Kab.Sumedang : 125 unit. 4. Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bersama-sama melaksanakan evaluasi terhadap penetapan kuota, wilayah operasi dan mekanisme pemberian izin operasi di wilayah Bandung Raya untuk revisi Surat Kepala Daerah TK.I Jawa Barat Nomor 551.23/SK.440-Perek/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat; Lanjutan Kesimpulan 5. Demi efektivitas pelayanan dan pengawasan operasional angkutan taksi, maka pemberian/penerbitan izin operasi angkutan taksi diusulkan dengan mekanisme sebagai berikut : – – – – Persetujuan prinsip diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; Proses perizinan lebih lanjut selain pada huruf a. di atas dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili perusahaan (a.l. proses penerbitan izin, daftar ulang KP izin); Setelah persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas diberikan maka advis teknis/rekomendasi dari kabupaten/kota tidak diperlukan; Setiap persetujuan prinsip dilaksanakan atas dasar hasil kajian dan rapat koordinasi. 6. Terhadap perizinan taksi yang sudah diterbitkan oleh Kota Bandung diusulkan untuk disesuaikan wilayah operasinya setelah mendapatkan rekomendasi dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan; Urutan Dokumen Perizinan A. Dokumen Persetujuan Prinsip 1. Perizinan Taksi, Surat dikeluarkan oleh Dishub Prov. Jabar 2. Perizinan Pariwisata, Surat dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat 3. Perizinan Antar Jemput AKAP, Surat dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat B. C. D. E. F. Dokumen Surat Permintaan Rekomendasi Advice Pendapat Teknis, untuk izin trayek ditujukan kepada Dishub Kab./Kota sesuai asal tujuan perjalanan. Untuk izin operasi ditujukan sesuai domisili perusahan Dokumen Surat Informasi 1. Untuk penerbitan STNK 2. Untuk penerbitan buku uji Penerbitan KP Izin Operasi/Izin Trayek oleh Dishub Provinsi Jawa Barat; 1. Angkutan Taksi 2. Angkutan Karyawan 3. Angkutan Sewa 4. Angkutan AKDP (Bis kecil,Bis sedang,Bis besar dan antar jemput AKDP Dokumen Pertimbangan/Rekomendasi Teknis Dishub Prov. Jabar 1. Untuk AKAP domisili Jawa Barat 2. Untuk Antar Jemput AKAP domisili Jawa Barat 3. Untuk Pariwisata domisili Jawa Barat Penerbitan SK/KP oleh Dirjen Perhubungan Darat 1. Angkutan AKAP 2. Angkutan Antar emput AKAP 3. Angkutan Pariwisata Sekian & Terima Kasih

Sumber

Share