Gubernur Ajak Unpad Selesaikan Masalah di Jawa Barat Bersama

Gubernur Ajak Unpad Selesaikan Masalah di Jawa Barat Bersama

[unpad.ac.id, 25/1/2019] Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong Pemerintah Provinsi dan akademisi bersinergi untuk menyelesaikan beragam permasalahan di Jawa Barat. Gubernur menilai, upaya membangun Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh unsur pemerintah saja.

Gubernur Ajak Unpad Selesaikan Masalah di Jawa Barat Bersama

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berdiskusi dengan pimpinan, guru besar, dan dosen Universitas Padjadjaran dalam acara “Sawala Gubernur Jawa Barat dengan Akademisi Universitas Padjadjaran” yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Bandung, Jumat (25/1). (Foto: Tedi Yusup)*

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Barat dalam acara “Sawala Gubernur Jawa Barat dengan Akademisi Universitas Padjadjaran” yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Bandung, Jumat (25/1).

Acara dihadiri langsung Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad serta sejumlah pimpinan, guru besar, dan dosen di lingkungan Unpad. Acara juga dihadiri perwakilan dari perguruan tinggi lain di Jawa Barat.

Gubernur mengatakan, saat ini pihaknya ingin menerapkan konsep pemerintahan dinamis (dynamic goverment). Konsep ini membutuhkan elemen pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan pembangunan. Mengambil konsep kolaborasi pentahelix, akademisi menjadi unsur kolaborasi yang tidak terpisahkan bersama pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan media.

“Pemerintah tidak sanggup urus peradaban Jawa Barat sendiri, tapi kita tidak boleh berhenti. Kita menitipkan satu dua urusan tujuan pembangunan kepada kelompok yang mampu dan bisa,” ujar Gubernur.

Salah satu masalah besar di Jawa Barat adalah soal ketimpangan. Meski pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagus, aspek gini rasionya juga masih besar. “Ada gap penghasilan, gap kewilayahan, ini yang akan kita berantas,” jelasnya.

Ketimpangan kewilayahan meliputi adanya perbedaan mencolok antara kemajuan di kawasan kota dan kota, hingga perbedaan sarana infrastruktur di Jabar bagian utara, tengah, dan selatan. Ketimpangan wilayah ini harus segera diselesaikan, agar gap perbedaan kota dan desa dapat dihilangkan.

Mantan Wali Kota Bandung ini juga mendorong setiap desa memiliki satu unit Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Unit ini yang akan mengelola berbagai potensi yang dimiliki desa menjadi nilai bisnis dan dipasarkan luas. Gubernur juga ingin pengelola Bumdes salah satunya diisi oleh alumni Unpad.

“Sekarang polanya, kita cari pembeli dulu, baru dibuat perusahaannya. Kita juga ingin yang urus Bumdes itu dari kaum milenial. Untuk itu, kita butuhkan alumni Unpad untuk kerja di desa dan menjadi CEO Bumdes,” papar Gubernur.

Meningkatkan sektor ekonomi pariwisata juga menjadi satu upaya yang ingin digelorakan Pemprov. Gubernur meyakini, keindahan alam di Jawa Barat menjadi satu keunggulan yang tidak dimiliki provinsi lain. Sayangnya, potensi ini belum sepenuhnya meningkatkan sektor ekonomi daerah.

Masalah lain yang diharapkan dapat dikolaborasikan dengan akademisi adalah penanganan limbah di sungai Citarum hingga rekomendasi pengelolaan anggaran pemerintah menggunakan sistem teknologi informasi.

Berbagai gagasan dan penelitian yang telah dihasilkan sivitas akademika Unpad didorong untuk menyentuh permasalahan di Jawa Barat. Gubernur memastikan, pemerintah akan menerapkan hasil penelitian ilmiah sivitas akademika jika dinilai dapat menyelesaikan permasalahan di Jawa Barat.

“Kita harapkan Unpad memberi dokumen yang isinya memuat berbagai strategi. Kalau boleh ada strateginya, serta ada program yang mudah dijalankan,” kata Gubernur.*

Laporan oleh Arief Maulana

Sumber

Share